Di lembah-lembah Papua yang diselimuti kabut pegunungan, senja datang bukan hanya membawa gelap, melainkan juga deru ketidakpastian. Dari balik rimbun hutan sagu dan tebing-tebing karst di Kabupaten Jayapura, Nabire, Mimika, hingga Wamena, suara letusan senjata masih menjadi bagian dari keseharian. Di garis depan perbatasan negeri ini, 109 warga sipil tercatat menjadi korban kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang tahun 2026 — angka yang diresmikan Komnas HAM RI. Setiap angka bukan sekadar statistik dingin, melainkan wajah seorang bapak yang tak pulang, seorang ibu yang kehilangan tempat berlindung, dan anak-anak yang kini hanya mengenal rindu pada bangku sekolah. Tanah yang subur ini, yang seharusnya menjadi ladang penghidupan, berubah menjadi medan luka yang dalam.

Jerat Kekerasan: 59 Nyawa Melayang, 50 Luka-luka dalam 42 Peristiwa

Komnas HAM merinci bahwa dari 42 peristiwa kekerasan bersenjata dan konflik horizontal di Tanah Papua sepanjang tahun lalu, 59 jiwa melayang dan 50 orang menderita luka-luka. Ketua Tim Papua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, membawa data ini langsung ke Kantor Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia mendesak kebijakan yang mampu menekan kekerasan dan memenuhi hak dasar korban serta pengungsi. Namun di balik meja panjang perundingan di ibu kota, kenyataan di lapangan jauh lebih gamblang.

• Korban jiwa: 59 orang meninggal dunia, sebagian besar warga sipil.
• Korban luka: 50 orang terluka, termasuk anak-anak dan perempuan.
• Lokasi konflik: Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni — daerah perbatasan dan pedalaman yang sulit dijangkau.
• Penyebab utama: konflik bersenjata antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata, serta bentrokan antarkomunitas yang dipicu sengketa lahan dan sumber daya.

Di Distrik Gresi Selatan, Jayapura, warga hidup dalam bayang-bayang operasi keamanan yang kerap melukai orang tak bersalah. Di hulu Sungai Digul, bentrokan antar kelompok klandestin masih memakan korban jiwa. Data ini hanyalah puncak gunung es dari penderitaan panjang di Bumi Cenderawasih. Pelanggaran HAM mendasar seperti hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari perlakuan kejam terus terjadi tanpa penyelesaian nyata.

Pengungsi di Ujung Negeri: Berjuang di Tengah Ketiadaan

Di balik angka korban, ribuan jiwa lainnya terpaksa meninggalkan rumah, kebun, dan ternak. Mereka adalah pengungsi yang kini tersebar di Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni — kota-kota yang seharusnya menjadi tempat aman, namun justru menjadi titik kumpul penderitaan. Di barak-barak pengungsian yang terbuat dari terpal dan bambu, anak-anak kehilangan akses pendidikan, ibu hamil tidak mendapat pelayanan kesehatan memadai, dan kepala keluarga kehilangan mata pencaharian. Warga di Distrik Tigi, Deiyai, mengaku hanya mengandalkan bantuan beras dari keluarga di kampung halaman. Sementara di Distrik Ilaga, Puncak, konflik bersenjata telah memutus jalur distribusi pangan selama berbulan-bulan. Hak asasi manusia dasar seperti hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan menjadi barang mahal yang sulit dijangkau. Di sudut-sudut barak pengungsian, terdengar bisik doa agar ada kepastian hukum dan keadilan bagi mereka yang kehilangan segalanya. Namun hingga saat ini, janji perlindungan dari negeri ini masih terasa jauh dari garis depan perbatasan.

Di senja Papua, ketika kabut pegunungan mulai turun, kita diingatkan bahwa setiap korban adalah bagian dari Indonesia. Mereka yang bertahan di barak-barak pengungsian, yang masih menanti keadilan dan hak dasarnya, adalah wajah kebangsaan yang layak mendapat perhatian penuh dari seluruh anak negeri. Sudah saatnya deru senjata tidak lagi menjadi pengantar tidur anak-anak Papua, dan secercah harapan benar-benar hadir di tanah yang tak pernah lelah berjuang ini.