Fajar baru saja menyingsing di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Kabupaten Merauke, ketika derap langkah warga Papua Nugini mulai memecah kesunyian. Tas anyaman penuh belanjaan menggantung di bahu mereka, berjalan melintasi gerbang yang masih basah oleh embun. Sekitar 20 hingga 25 pelintas setiap hari, mayoritas dari sisi PNG, melintas dengan dokumen sederhana: selembar surat keterangan dari kepala dusun. Di hadapan mereka, puluhan personel keamanan berjaga di bawah bendera Merah Putih, sementara tim Kantor Staf Presiden (KSP) yang dipimpin Kedeputian I mengamati langsung ketimpangan prosedural yang membayangi kedaulatan administrasi perbatasan Papua Selatan.

PLBN Sota: Asimetri yang Terpampang di Gerbang Negara

Kontras terlihat jelas ketika warga negara Indonesia (WNI) harus menempuh prosedur Pas Lintas Batas (PLB) yang ketat, sementara pelintas dari PNG cukup berbekal surat keterangan kepala dusun. Tim KSP mencatat kondisi pos counterpart di sisi PNG yang terlihat sepi, nyaris tanpa aktivitas berarti. Gerbang yang diawaki sekitar 30 personel ini menjadi saksi bagaimana dua negara menjaga batas kedaulatannya dengan cara yang jauh dari setara. Asimetri ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan cermin kesiapan masing-masing pihak dalam mengelola perbatasan yang sama-sama dijanjikan untuk dijaga.

Yetetkun dan Dermaga Tanah Merah: Infrastruktur yang Menentukan Detak Ekonomi

Perjalanan tim berlanjut ke jantung Boven Digoel, menyusuri jalur penghubung menuju Border Post Butmabin di sisi PNG. Di PLBN Yetetkun, pemandangan berbeda langsung tersaji: jalan sepanjang 500 meter dari gerbang batas telah diperkeras, membentuk jalur stabil yang menghubungkan langsung dengan jaringan di negara tetangga. Pemerintah PNG tengah menyiapkan pos sementara, dengan rencana pembangunan permanen yang diklaim berstandar setara. Di sini, tim KSP mencermati detail-detail kecil namun krusial yang akan menentukan masa depan kawasan.

Di antara catatan yang mengemuka, beberapa hal menjadi sorotan:

• Perlunya menutup jalan tikus yang rawan penyelundupan.
• Wacana peningkatan tipe PLBN dari C menjadi B atau A.
• Potensi penguatan aktivitas ekspor-impor lintas batas.

Upaya ini dinilai akan mendorong produk lokal seperti salak, kopi, dan cokelat rakyat untuk menembus pasar Tabubil dan Kiunga di PNG.

Puncak peninjauan di Dermaga Tanah Merah menyajikan pemandangan sungai yang lebar, namun dengan pasang surut ekstrem yang menjadi tantangan tersendiri. Dermaga yang dikelola Dinas Perhubungan setempat ini berfungsi sebagai titik kontrol logistik, tetapi keterbatasan kedalaman sering kali menghambat operasional. Dalam audiensi dengan Wakil Bupati Boven Digoel, wacana peralihan ke Dermaga Asike mengemuka. Lokasi itu dinilai lebih ideal sebagai hub logistik BBM dan barang. Pemkab Boven Digoel menyatakan kesiapan untuk pembebasan lahan, berharap kehadiran negara benar-benar dirasakan melalui arus barang yang lebih lancar dan harga kebutuhan yang lebih terjangkau.

Dari PLBN Sota hingga Dermaga Tanah Merah, detak kehidupan warga di ujung selatan Papua menunjukkan bahwa perbatasan bukan sekadar garis administratif. Ia adalah ruang hidup yang menuntut kehadiran negara secara nyata. Semangat nasionalisme di sini tidak dirayakan dengan parade, melainkan dengan kerja nyata: memperkuat logistik, merapikan prosedur, dan membuka peluang ekonomi yang berkeadilan bagi setiap anak negeri yang menjaga halaman terdepan Republik.