Sepatu boots Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, tercebur dalam lumpur tebal di tepi Jalan Lingkar Krayan yang masih berupa galian. Ia berjalan menyusuri bekas roda kendaraan yang meninggalkan jejak dalam, sambil sesekali berhenti untuk memerhatikan tebing yang rawan longsor. Di sekelilingnya, hamparan persawahan beras Adan yang hijau kontras dengan jalan tanah yang rusak parah—simbol paradoks perbatasan: tanah subur namun akses terhambat. Kunjungan peninjauan lapangan ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya mengubah data abstrak di peta menjadi gambaran nyata di Krayan, memastikan setiap rupiah anggaran di masa depan tepat sasaran pada ruas yang paling menyengsarakan warga.

Jejak Sepatu di Lumpur Jalan Lingkar Krayan

Di tengah deru angin pegunungan dan aroma tanah basah, suara keluhan petani tentang harga pupuk yang membengkak tiga kali lipat akibat ongkos angkut udara terdengar jelas di telinga gubernur. Mereka menunjukkan karung-karung beras yang harus diangkut dengan pikulan atau sepeda motor melalui jalur berbahaya menuju titik pengumpulan. Kondisi ini membuat biaya logistik menjadi beban ganda: petani tidak menikmati hasil panennya, sementara konsumen di luar Krayan harus membayar harga yang jauh lebih tinggi dari seharusnya.

• Jalan Lingkar Krayan masih berupa galian tanah dengan bekas roda sedalam lutut orang dewasa.
• Tebing di sepanjang jalan rawan longsor, terutama saat musim hujan.
• Beras Adan yang menjadi komoditas unggulan justru kesulitan keluar dari kampung halamannya sendiri.
• Harga pupuk membengkak hingga tiga kali lipat karena harus diangkut menggunakan pesawat.

Dari Long Midang untuk Indonesia

Di desa-desa seperti Long Midang, kenyataan pahit perbatasan semakin terang. Anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai dengan perahu kayu yang rapuh saat jembatan penghubung putus. Setiap pagi, mereka mempertaruhkan keselamatan demi sampai di ruang kelas. Sementara itu, tim gubernur terus mereka-rekam kondisi lapangan, mengambil foto dan catatan otentik yang akan menjadi bukti untuk mendesak percepatan pembangunan. Ini bukan sekadar soal membangun jalan, melainkan membangun harga diri warga perbatasan yang selama ini merasa terasing di tanah sendiri.

Harapannya, dengan konektivitas yang membaik, beras Adan yang terkenal itu bisa sampai ke meja makan nasional dengan harga wajar, dan warga Krayan tidak lagi merasa seperti warga negara kelas dua. Peninjauan lapangan ini adalah awal dari janji yang harus ditepati: bahwa negara hadir di garis depan, tidak hanya dalam peta, tetapi dalam setiap langkah nyata yang menyentuh lumpur kaki warga.