Di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, udara dingin menusuk tulang. Kabut tipis masih menyelimuti celah-celah bukit ketika para tokoh adat dan kepala adat di Dataran Tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, mulai berdatangan ke titik kumpul. Mereka membawa sesuatu yang tak biasa. Bukan hanya Sang Saka Merah Putih, tetapi juga Bendera Dayak Borneo — merah, kuning, biru — yang kemudian dikibarkan di tengah jalan rusak yang menjadi pemandangan sehari-hari di beranda negeri ini. Hari itu, 17 Agustus 2024, peringatan HUT RI ke-81 berubah menjadi protes visual yang membungkam gemuruh upacara resmi. Di sini, di Krayan, bendera bukan sekadar simbol. Ia adalah jeritan yang menggema dari pegunungan.

Potret Jalan Lingkar: Pita Beton yang Terputus

Jalan lingkar Krayan yang membentang puluhan kilometer bukanlah jalan aspal mulus seperti di kota. Sebagian besar adalah tanah merah yang becek, berbatu tajam, dan berlubang. Saat hujan, lumpur setinggi lutut membuat kendaraan roda dua dan empat nyaris tak bisa melintas. Inilah infrastruktur yang setiap hari dihadapi warga penjaga perbatasan RI-Malaysia. Martinus, inisiator aksi, menegaskan bahwa jalan rusak adalah belenggu utama kemajuan. Lewat aksi membentangkan bendera, mereka ingin pemerintah pusat melihat realitas pahit ini. Beberapa fakta lapangan yang terpotret jelas:

• Warga harus gotong royong menandu pasien berjalan kaki hingga 15 kilometer menuju puskesmas karena ambulance tak bisa melintas.
• Hasil kebun seperti kopi dan buah-buahan sulit dikeluarkan dari Krayan. Ongkos transportasi melambung, membuat harga barang jualan turun drastis.
• Harga sembako di pasar membengkak 2-3 kali lipat dibanding di ibu kota kabupaten — akibat mahalnya biaya angkut.
• Ketergantungan terhadap Malaysia justru semakin dalam. Banyak warga lebih memilih berbelanja di kota-kota kecil di Sabah karena akses lebih mudah dan murah.

Suara dari Pegunungan: Peringatan Konstitusional

Bendera Dayak Borneo yang dikibarkan bukanlah simbol separatisme. Ia adalah identitas dan pengingat. Para tokoh adat menyebut aksi ini sebagai peringatan konstitusional — bahwa warga di garis depan memiliki hak yang sama atas pembangunan. “Kami bukan minta mewah, hanya minta jalan layak agar anak-anak bisa sekolah tanpa berlumur lumpur, dan orang sakit bisa sampai ke rumah sakit,” ujar Martinus dengan suara bergetar di antara tiupan angin pegunungan. Jika pembangunan terus diabaikan, mereka mengancam akan mengambil langkah sendiri, termasuk memblokade jalur distribusi barang dari Malaysia. Tetapi di balik ancaman itu, ada kerinduan yang dalam: agar negara hadir. Krayan adalah salah satu perbatasan paling terpencil, namun semangat nasionalisme warga tetap membara. Mereka rela menempuh medan berat demi mengibarkan bendera dan melantunkan lagu Indonesia Raya.

Di penghujung upacara, bendera Dayak Borneo tetap berkibar di pucuk tiang bambu di tepi jalan rusak. Angin dingin mengibarkannya perlahan, seolah membawa pesan dari Krayan ke Jakarta. Inilah potret riil dari garis depan negeri. Di mana cinta tanah air tidak pernah surut, meski jalan raya hancur, fasilitas minim, dan derap pembangunan masih jauh dari kata ‘sampai’. Namun, justru di sinilah, di pelosok yang paling sulit diakses, kita belajar arti mempertahankan keutuhan. Lensa-Teritorial mencatat: setiap tetes keringat warga Krayan di jalan berlumpur adalah sumpah setia mereka pada NKRI. Indonesia ada di sini — di ujung negeri yang tak boleh dilupakan.