Angin laut berhembus pelan di Kampung Matutuang, Kepulauan Marore, Sangihe, Sulawesi Utara. Di hamparan pasir putih yang berbatasan langsung dengan Filipina, dua remaja berdiri tegak — Arjun dan Ethel — mengenakan seragam Paskibraka lengkap dengan lencana merah putih di dada. Tangan mereka menggenggam erat tiang bendera, sementara mata mereka menatap horison yang memisahkan dua negara. Namun di balik sorot mata penuh semangat itu, tersimpan kisah yang lebih dalam: keduanya adalah siswa yang mengibarkan Merah Putih untuk negara yang belum sepenuhnya mengakui mereka sebagai warga negara.

Di Ujung Negeri, di Antara Dua Status

Arjun dan Ethel adalah anak dari pasangan campur — satu orang tua adalah Warga Negara Indonesia (WNI), sementara yang lain adalah 'undocumented person' yang telah menetap puluhan tahun di kampung ini tanpa dokumen resmi. Setiap pagi, mereka berjalan kaki menempuh jalan setapak berbatu menuju sekolah dasar satu-satunya di pulau itu. Di kelas, mereka belajar lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila, tapi ketika pulang, mereka kembali ke rumah tanpa akta kelahiran — tanpa identitas hukum yang pasti. Secara de facto mereka adalah Indonesia, tumbuh dengan bahasa Indonesia dan budaya lokal, namun secara de jure mereka berada di area abu-abu administratif.

• Kampung Matutuang berada di Pulau Marore, titik terdepan Indonesia yang berjarak hanya beberapa mil dari Filipina.
• Infrastruktur dasar: satu sekolah dasar, satu puskesdes, dan dermaga kayu yang rusak diterpa ombak.
• Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani kelapa; akses listrik terbatas dari genset.
• Kasus serupa pernah terjadi: seorang pengibar bendera tahun lalu tidak bisa melanjutkan ke SMA karena terkendala dokumen kewarganegaraan.

Bayang-bayang Administratif di Bawah Kibaran Merah Putih

“Kami bangga menjadi bagian dari upacara HUT RI, tapi kadang sedih juga karena tahu masa depan kami belum jelas,” ujar Arjun lirih saat latihan baris berbaris di lapangan tanah lapang. Di balik latihan yang penuh disiplin, kekhawatiran akan masa depan membayangi. Ethel, yang bermimpi menjadi guru, mengaku sudah tiga kali ditolak saat mengurus KTP sementara. Kehidupan di pulau terdepan memang seringkali berada dalam grey area administratif, di mana prosedur birokrasi kerap terhambat jarak, keterbatasan petugas, dan minimnya pemahaman warga tentang dokumen. Kisah Arjun dan Ethel bukan sekadar cerita individu, melainkan potret banyak anak perbatasan yang terbelit identitas tanpa kepastian.

Di tengah keterbatasan, semangat mereka mengibarkan bendera seolah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakpastian. Mereka berlatih setiap sore dengan seragam yang dipinjam dari kakak kelas, di bawah terik matahari perbatasan yang menusuk. Namun, di balik kehormatan menjadi Paskibraka, pertanyaan mendasar tetap menggantung: Kapan Indonesia akan memberikan kepastian identitas bagi anak-anak yang sudah berani mengibarkan sang saka di ujung negeri? Kisah Arjun dan Ethel adalah pintu masuk untuk memahami bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status, melainkan hak dasar yang menentukan masa depan generasi garis depan. Sudah saatnya kita semua, dari pusat hingga pelosok, bergerak bersama untuk memastikan bahwa setiap anak perbatasan mendapatkan pengakuan penuh — karena mereka adalah bukti nyata bahwa Indonesia hadir di setiap jengkal tanah, dari Sabang hingga Marore.