Kabut pagi masih enggan pergi ketika tim Kantor Staf Presiden (KSP) melangkahkan kaki di pelataran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua. Udara lembap bercampur asap dapur dari rumah-rumah panggung warga sekitar menciptakan atmosfer khas perbatasan. Di depan pos berukuran sederhana itu, terlihat sekitar 20–25 warga Papua Nugini (PNG) berjajar rapi, masing-masing menggenggam tas anyaman penuh hasil kebun—singkong, kelapa, dan sayur mayur. Mereka datang sejak subuh untuk menukarkan komoditas dengan kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, dan beras yang harganya jauh lebih murah di sisi Indonesia. Namun, di balik lalu lintas dagang yang akrab ini, tersimpan ironi administratif: warga PNG cukup menunjukkan surat keterangan dari kepala dusun setempat, sementara Warga Negara Indonesia (WNI) harus melewati prosedur PLBN yang jauh lebih ketat dan berbelit. Ketimpangan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam kunjungan KSP yang ingin memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan seimbang dan berkeadilan.

Potret Pagi di PLBN Sota: Antrean Warga dan Ketimpangan Administratif

Di PLBN Sota, setiap pagi adalah ritual ekonomi lintas batas. Warga PNG berjalan kaki atau naik perahu kecil menyeberangi sungai untuk berbelanja. Mereka mengaku lebih memilih berbelanja di Indonesia karena harga barang kebutuhan pokok 30–40 persen lebih murah ketimbang di kota terdekat PNG, Vanimo. Namun, kemudahan akses bagi warga PNG justru kontras dengan prosedur yang harus ditempuh WNI ketika hendak keluar masuk. Seorang petugas PLBN mengungkapkan, "Kami ingin pelayanan lebih efisien, tapi aturan PLB (Pemeriksaan Lintas Batas) masih mengharuskan WNI mengisi formulir dan menunggu verifikasi lebih lama." Kondisi ini membuat banyak warga Indonesia di perbatasan memilih jalur informal alias 'jalan tikus' untuk menghindari birokrasi. Tim KSP pun mencatat perlunya penyederhanaan prosedur tanpa mengorbankan aspek keamanan.

• 20–25 warga PNG antre setiap pagi dengan hasil kebun (singkong, kelapa, sayur).
• Kebutuhan pokok yang dibeli: gula, minyak goreng, beras – lebih murah 30–40% dibanding di PNG.
• Ketimpangan: warga PNG hanya pakai surat kepala dusun, WNI harus melewati prosedur PLBN lebih ketat.
• Jalur tikus masih menjadi celah penyelundupan karena prosedur yang rumit.

Yetetkun dan Dermaga Tanah Merah: Infrastruktur Menuju Konektivitas Lintas Batas

Perjalanan tim berlanjut ke PLBN Yetetkun di Boven Digoel, melewati jalur tanah merah berdebu yang membelah hutan sagu. Di sini, progress pembangunan lebih terasa: jalan sepanjang 500 meter dari PLBN telah diperkeras menggunakan beton dan langsung terhubung dengan jalan di sisi PNG. Pemerintah Papua Nugini tengah menyiapkan border post sementara, sementara perusahaan tambang OTML berencana membangun pos permanen setara standar Indonesia. Namun, di balik optimisme fisik, tantangan klasik masih membayangi. "Kami masih menemukan 'jalan tikus' yang digunakan untuk penyelundupan barang dan orang," ungkap seorang anggota tim KSP di lokasi. Hutan lebat dan sungai-sungai kecil menjadi celah yang sulit ditutup total. Tak jauh dari PLBN, di Dermaga Tanah Merah, obrolan dengan Wakil Bupati Boven Digoel mengalir membawa harapan besar. Mereka membayangkan dermaga ini bertransformasi menjadi hub logistik yang mendistribusikan BBM dan barang pendukung ke seluruh pelosok perbatasan, sekaligus menjadi gerbang ekspor produk lokal seperti salak, kopi, dan cokelat rakyat ke pasar PNG. "Konektivitas bukan hanya soal jalan, tapi juga arus barang dan energi. Jika BBM bisa dialirkan lancar dari sini, ekonomi warga akan bergerak," ujar Wakil Bupati.

• Jalan 500 meter dari PLBN Yetetkun telah diperkeras dan terkoneksi langsung ke sisi PNG.
• Pemerintah PNG siapkan border post sementara; OTML rencanakan pos permanen standar Indonesia.
• Jalan tikus masih menjadi celah penyelundupan karena medan hutan dan sungai.
• Dermaga Tanah Merah diharapkan jadi hub logistik BBM dan pintu ekspor salak, kopi, cokelat.

Di sela kunjungan, isu kemanusiaan juga mengemuka. Rencana kepulangan warga Indonesia yang selama ini menetap di PNG, serta nasib anak-anak lintas batas yang pendidikan dan masa depannya terbelah antara dua negara, menjadi bahan diskusi yang mengharukan. Mereka adalah generasi yang tumbuh di antara dua identitas, yang suatu hari nanti akan menjadi jembatan persaudaraan atau justru jurang perbedaan, tergantung bagaimana negara hadir. Saat bayang-bayang senja mulai merayap di atas Bukit Yetetkun, tim KSP mencatat semua temuan untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya megah di atas kertas, tapi juga menyentuh denyut nadi warga di ujung negeri. Dari Sota hingga Tanah Merah, dari antrean warga PNG hingga impian hub logistik, satu benang merah terus dirajut: bahwa perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan ruang hidup yang membutuhkan kehadiran negara yang berkeadilan, berkonektivitas, dan berjiwa kebangsaan.