Langit senja di perairan Selat Singkil, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kepulauan Riau, berubah menjadi jingga kemerahan. Di atas perahu motor tempel, Pak Samad (52) duduk bersila, matanya menyipit mengamati beberapa titik hitam di kejauhan. Dua hari lalu, ia melihat selusin kapal asing berkecepatan tinggi beroperasi di sisi timur Pulau Jemur. Jaringnya mulai ia tarik perlahan, tetapi hasilnya hanya setengah keranjang—bau anyir bercampur asin menyengat. Di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bunguran Barat, Natuna, para nelayan berkumpul di atas dermaga kayu yang lapuk. Mereka melambai ke arah timur, berharap patroli TNI AL segera muncul. Di pipi kiri Pak Samad, terlihat scar lama—sisa pertengkaran dengan nelayan asing tahun lalu. “Laut sudah tak seperti dulu,” gerutunya sambil mematikan mesin tempel.

Potret Garis Depan: Nelayan Menanti Lindungan di Ujung Negeri

Di garis depan perbatasan laut Indonesia, setiap hari adalah perjuangan. Pak Samad dan belasan nelayan lain di Natuna harus bersaing dengan kapal asing yang kerap mencuri ikan di wilayah tangkap mereka. Menurut warga, praktik penangkapan ilegal kembali marak dalam sebulan terakhir. Kapal-kapal itu datang cepat, menebar jaring di malam hari, lalu kabur sebelum fajar. Hasil tangkapan nelayan lokal pun merosot drastis. Di atas meja kayu di dermaga, hanya beberapa ekor ikan kerapu dan kakap kecil terlihat—sisa dari seminggu melaut. “Kami hanya punya perahu motor tempel, sementara mereka punya teknologi canggih. Tak adil,” ujar Pak Samad sambil menunjuk ke arah cakrawala.

Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur yang minim di wilayah perbatasan laut:

• Pulau Jemur menjadi lokasi paling rawan: kapal asing berkecepatan tinggi sering terlihat di sisi timur pulau, dekat batas tak resmi dengan Malaysia.
• Desa Teluk Bakau hanya memiliki satu dermaga kayu darurat yang dibangun swadaya warga—tidak cukup untuk menampung hasil tangkapan besar atau kapal patroli berlabuh.
• Satu menara pengawas perbatasan laut berdiri di bukit dekat desa, namun peralatannya usang, jangkauan radar terbatas, dan sering mati listrik.
• Para nelayan bergantian melakukan ronda malam secara sukarela, menerangi laut dengan lampu tempel seadanya untuk mengusir kapal asing.

Infrastruktur dan Suara Warga: Antara Harapan dan Kenyataan

Di balik pemandangan laut yang tenang, ada keresahan yang menggerogoti. Menara pengawas di atas bukit itu hanya mampu memantau radius 5 mil laut, sementara kapal asing sering beroperasi di luar jangkauan. Warga berharap TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) meningkatkan patroli di perairan Kepulauan Riau, khususnya di Selat Singkil dan sekitar Pulau Jemur. “Kami butuh kehadiran negara yang nyata. Bukan sekadar janji,” kata Samad dengan suara parau. Ia dan nelayan lain telah beberapa kali melapor ke Pos TNI AL terdekat, namun respons lambat dan kapal patroli jarang singgah di desa mereka yang terpencil. Kondisi ini diperparah oleh cuaca buruk yang kerap terjadi di musim barat. Nelayan harus memilih antara melaut dengan risiko tinggi atau tinggal di darat tanpa pendapatan.

Di tengah segala keterbatasan, semangat para nelayan di perbatasan tidak pernah padam. Mereka sadar bahwa mereka adalah garda terdepan penjaga kedaulatan laut Indonesia. Setiap kali melaut, mereka bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga membuktikan bahwa wilayah perbatasan ini adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah menjadi tugas kita semua untuk memastikan mereka tidak berjuang sendirian. Kehadiran negara — dalam bentuk patroli rutin, infrastruktur memadai, dan perlindungan hukum — adalah harga mati untuk menjaga martabat bangsa di ujung negeri. Perbatasan laut bukan sekadar garis di peta, melainkan denyut nadi kehidupan dan harga diri bangsa.