Angin laut Selat Malaka membawa bau asin bercampur amis yang menusuk hidung saat perahu patroli KKP mulai merapat ke gugusan Pulau Benggala. Dari kejauhan, pulau ini tampak seperti titik kecil di tengah hamparan biru yang tak berujung. Namun begitu kapal mendekat, perlahan terkuak pemandangan yang sulit dilepaskan: ratusan manusia berteduh di bawah terpal lusuh yang disangga kayu-kayu seadanya, di antara tumpukan sampah dan puing-puing sisa pengembaraan panjang. Mereka adalah pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perbatasan laut Indonesia, dan kini menjadikan Pulau Benggala sebagai tempat singgah paksa di tapal batas negeri, di ujung teritori Aceh yang sering terlupakan.

Potret Memilukan di Tapal Batas: Antara Kemanusiaan dan Kedaulatan

Pulau Benggala, yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Aceh, adalah ujung terdepan kedaulatan maritim Indonesia di perbatasan laut. Namun hari ini, pulau itu menjelma menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan. Anak-anak dengan mata besar yang redup dan lengan kurus menggantung lemas duduk di atas pasir, menatap kosong ke arah cakrawala tempat mereka mengarungi bahaya. Sementara itu, ibu-ibu dan remaja putri mengantre panjang di dekat pos kecil untuk mendapatkan jatah air bersih yang didistribusikan oleh petugas gabungan. Pak Rizal, seorang petugas KKP yang berdiam di pulau ini, menceritakan bagaimana perahu kayu reyot penuh sesak itu tiba hampir tenggelam dan dipadati manusia yang kelelahan setelah berhari-hari di laut tanpa makanan cukup. “Setiap kali ada yang datang, hati kami teriris,” ujarnya pelan sambil membopong seorang ibu tua yang hampir roboh turun dari perahu. Kondisi di Pulau Benggala memaksa kita untuk melihat realitas pahit yang jauh dari hiruk-pikuk geopolitik, di mana nilai kemanusiaan diuji di garis depan.

• Air bersih menjadi komoditas yang sangat terbatas, melatih kesabaran para pengungsi yang harus mengantre setiap pagi untuk mendapat satu jeriken kecil.
• Tenda darurat berlogo UNHCR telah didirikan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjadi pusat identifikasi awal.
• Proses pembuatan dokumen berjalan lambat karena minimnya jumlah petugas dan alokasi alat verifikasi di pulau yang lebih mengutamakan aspek patroli perikanan.
• Warga setempat yang membantu menyebutkan bahwa perahu-perahu itu berangkat dari pesisir Teknaf dan Maungdaw yang hancur akibat konflik di Rakhine State, Myanmar.

Tarikan Garis Antara Kemanusiaan dan Kedaulatan di Perbatasan Laut

Selama pelayaran, mereka harus menghadapi terik matahari, cuaca buruk, dan ancaman ditinggal kapal di tengah laut. Sesampainya di perairan Indonesia, semangat itu baru pecah dalam tangis haru dan sujud syukur. Namun, harapan itu harus menumbuk realita sulitnya penanganan di pulau yang fasilitas keamanannya terbatas. Ratusan pengungsi, lebih dari setengahnya adalah perempuan dan anak-anak, berada dalam kondisi kelelahan fisik dan trauma psikologis. Mereka adalah manusia yang melarikan diri dari kematian, bukan sekadar angka dalam statistik pengungsi global. Di perbatasan laut Aceh, garis tipis antara kemanusiaan dan kedaulatan terus ditarik — setiap hari, setiap perahu yang tiba, setiap nyawa yang bergantung pada uluran tangan dari tanah Indonesia.

Di ujung teritori negeri, Pulau Benggala mengingatkan kita bahwa bangsa ini bukan sekadar peta dan batas administrasi. Ia adalah denyut nadi kemanusiaan yang harus terus berdetak meski dihadapkan pada keterbatasan. Saat kita menikmati kenyamanan jauh dari hiruk-pikuk perbatasan laut, di sana ada anak-anak yang menanti secercah harapan dari negeri yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sudah sepantasnya kita tidak melupakan mereka yang terdampar di tapal batas — karena kedaulatan sejati bukan hanya tentang menjaga garis, tetapi juga jiwa di dalamnya.