Pagi itu, langit kelabu masih menggantung di atas Kecamatan Sajingan Besar, Kalimantan Barat. Hujan deras yang turun sejak subuh mengubah tanah merah di sepanjang jalan menuju ladang menjadi lumpur licin setinggi mata kaki. Di pinggir ladang, tumpukan cabai dan tomat merah menggunung, sebagian mulai membusuk. Seorang petani bernama Markus berdiri di dekatnya, memandangi hasil panennya dengan lesu. Ia tahu, sekali lagi, jerih payahnya selama berbulan-bulan harus terhenti di tengah jalan yang tak bersahabat. Di ujung jalan, bendera negara Malaysia tampak samar-samar — penanda bahwa negeri ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, namun akses warganya masih jauh dari kata layak. Inilah potret nyata petani perbatasan Kalbar: lahan subur yang melimpah, tetapi distribusi hasil bumi terhambat oleh infrastruktur yang memprihatinkan.

Ladang Subur di Ujung Negeri, Jalan ke Pasar Bagai Medan Lumpur

Jarak dari ladang Markus ke pasar terdekat hanya 40 kilometer. Namun, angka itu terasa berlipat ketika separuh jalannya rusak dan berubah menjadi lumpur saat hujan datang. Truk pengangkut hasil panen hanya berani melintas ketika musim kemarau tiba. Saat hujan turun seperti pagi ini, sebagian petani terpaksa menggotong karung berisi cabai dan tomat dengan berjalan kaki di atas tanah merah yang becek. Mereka tahu, setiap jam keterlambatan berarti semakin banyak hasil bumi yang membusuk dan semakin tipis harapan untuk mendapat harga layak.

Kondisi infrastruktur di perbatasan ini memang memprihatinkan. Berikut fakta lapangan yang berhasil dihimpun Lensa-Teritorial:

• Jalan menuju pasar sepanjang 40 kilometer, separuhnya dalam kondisi rusak
• Truk hanya dapat melintas saat musim kemarau
• Hujan mengubah tanah merah menjadi lumpur yang sulit dilalui
• Pembeli dari kota hanya datang seminggu sekali, itupun tidak menentu

“Kami Punya Lahan Subur, tapi Tidak Ada Akses” — Keluh Petani Garis Depan

Markus menghela napas panjang. “Jalan ke pasar berjarak 40 kilometer, separuhnya rusak,” katanya. Ia menunjuk tumpukan cabai di dekatnya yang mulai menghitam. “Truk hanya bisa lewat saat musim kemarau. Sekarang hujan, tidak ada yang berani lewat.” Seorang pembeli dari kota seharusnya datang seminggu sekali, tetapi kedatangannya tidak pernah menentu. Minggu ini ia tidak muncul. Beberapa petani hanya bisa pasrah melihat hasil panennya membusuk di pinggir ladang. “Kami punya lahan subur, tapi tidak ada akses,” keluh Markus. Baginya, tanah di perbatasan ini bukan sekadar tempat bercocok tanam; ia adalah simbol perjuangan untuk tetap bertahan di garis depan.

Suara perbatasan ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah jeritan petani yang terjepit antara kesuburan tanah dan ketiadaan infrastruktur. Mereka butuh perhatian nyata, bukan hanya simpati. Akses jalan yang layak, angkutan yang bisa diandalkan, dan kepastian waktu pembeli adalah kebutuhan mendesak agar hasil bumi yang ditanam dengan keringat tidak berakhir membusuk. Ketika negeri berbicara tentang kedaulatan di garis depan, kita tidak bisa melupakan warga yang setiap hari menanam di tanah air. Merekalah garda terdepan yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya negara hadir memastikan bahwa dari Sajingan Besar hingga seluruh pelosok negeri, tidak ada lagi anak bangsa yang melihat hasil buminya menumpuk sia-sia hanya karena jalan masih tertutup lumpur dan perhatian belum sampai ke sana.