Di Samaru, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, mentari siang menyusup celah jendela kayu sebuah ruangan sederhana. Cahaya itu jatuh tepat di wajah Nifal Enggalim, Sekretaris BPW Komite Nasional Papua Barat (KNPB) setempat, yang duduk tegap di hadapan jurnalis lokal. Tatapannya tajam menggurat keresahan yang lama mengendap—tentang tanah Papua yang terus bergolak, tentang warga yang hidup dalam bayang-bayang pengungsian tanpa ujung. Suaranya lantang memecah hening saat membacakan pernyataan sikap, menyebut nama-nama kabupaten yang telah menjadi etsa luka di peta perbatasan Indonesia: Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, Maybrat, dan Yahukimo sendiri. Setiap nama itu adalah kisah nyata dari lembah-lembah yang diguncang letusan senjata, di mana asap dapur dan tangis anak-anak berebut ruang dengan desau peluru.

Menolak Pendataan Tanpa Menyentuh Akar Konflik

Di balik meja kayu yang usang, Nifal membacakan poin demi poin. Inti pernyataan itu adalah penolakan keras terhadap rencana pemerintah yang akan mendata ulang pengungsi. Bagi KNPB, pendataan tanpa menyentuh 'akar konflik' hanyalah formalitas kosong. Formulir pendataan dianggap sebagai simbol pengingat pahit akan situasi yang memaksa warga sipil meninggalkan rumah dan kebun, berlari menyelamatkan nyawa ke hutan atau ke kamp-kamp pengungsian darurat. Mereka menolak jika data hanya akan menjadi daftar nama dan KK untuk program bantuan temporer.

Suara dari Dekai ini bukanlah protes tanpa arah. Mereka dengan jelas mendesak pemerintah untuk duduk bersama dalam sebuah mediasi substansial—bukan sekadar membahas bangunan fisik atau akses jalan, melainkan membuka ruang dialog untuk menghentikan konflik bersenjata antara TNI dan TPNPB. Kondisi di lapangan mengungkap fakta pahit:

• Ribuan warga sipil di Yahukimo dan sekitarnya terusir dari tanah leluhur mereka.
• Ancaman kekerasan bersenjata membuat aktivitas bertani, berdagang, dan bersekolah menjadi kemewahan yang sulit diraih.
• Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan puskesmas hancur atau terbengkalai akibat bentrokan berulang.
• Proses mediasi tidak berjalan efektif karena ruang dialog dibatasi hanya pada aspek pembangunan fisik, tanpa membahas demiliterisasi dan keamanan warga.

Enggalim menekankan bahwa pernyataan ini adalah suara dari lapisan masyarakat yang lelah dengan status quo. Mereka ingin perdamaian sejati, bukan sekadar program bantuan yang menenangkan sementara, sementara senjata masih terus berbicara di lembah-lembah terpencil Papua. Formulir pendataan, bagi mereka, hanyalah tempelan di atas luka yang masih menganga.

Potret Garis Depan: Antara Hutan dan Harapan

Di balik jendela kecil ruangan itu, langit Papua membentang biru, namun tanah di bawahnya gersang oleh derita. Para pengungsi di Yahukimo tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan rasa aman yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Mereka tinggal di kamp-kamp darurat, tidur di bawah terpal bocor, dan hidup dari bantuan yang seringkali tidak menentu. Anak-anak tumbuh di tengah hiruk-pikuk ketakutan, sementara para ibu harus merelakan sawah dan ladang demi menyelamatkan buah hati. Jalan setapak di lembah-lembah terjal menjadi satu-satunya penghubung antara kehidupan dan kematian.

Suara dari Dekai, dari sudut Samaru yang sunyi, adalah panggilan bagi seluruh Indonesia untuk tidak melupakan saudara-saudara di ujung negeri. Di balik pemberitaan tentang konflik dan angka pengungsi, ada denyut kehidupan yang layak diperjuangkan. Perdamaian sejati bukan hanya tentang penghentian tembakan, tetapi tentang pemulihan martabat manusia. Lensa-Teritorial hadir untuk merekam potret garis depan ini, mengingatkan bahwa setiap warga perbatasan berhak atas rasa aman, keadilan, dan harapan baru di tanah air sendiri.