Matahari pagi di perbatasan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tak menyapa dengan hangat, melainkan menerangi puing-puing yang menyayat hati. Di Kecamatan Jeumpa dan Susoh, garis abu-abu yang memisahkan dua wilayah ini justru menjadi arena pertikaian. Tiang-tiang listrik tumbang seperti pohon tumbang setelah badai, pondasi pos kamling hancur berserakan, dan papan penunjuk desa terbelah dua — semuanya adalah sisa-sisa aksi pembongkaran fasilitas umum yang dipicu oleh sengketa tapal batas yang tak kunjung usai. Warga berdiri di ambang pintu rumah mereka, wajah letih dan kebingungan bercampur menjadi satu, memandangi tanah yang mereka yakini miliknya namun tanpa kepastian administrasi. Debu beterbangan di udara pagi, seolah menjadi simbol kaburnya harapan akan perdamaian di ujung negeri ini.

Suara dari Puing: Jeritan Warga di Tapal Batas Abdya

Di tengah reruntuhan, suara Tgk Mustiari, Wakil Ketua DPRK Abdya, menggema. Dengan seragam sedikit berdebu setelah meninjau langsung lokasi kejadian, ia berdiri di antara puing-puing yang menjadi saksi bisu konflik ini. Suaranya lantang namun sarat keprihatinan, menyerukan agar pemerintah segera turun tangan. "Persoalan batas wilayah ini sudah terlalu lama menggantung dan menimbulkan keresahan," ujarnya, matanya tajam menatap kamera seolah menembus jarak ke seluruh penjuru negeri. Ia menegaskan, jangan sampai masyarakat menjadi korban dari ketidakpastian yang berlarut-larut. Kondisi infrastruktur yang hancur bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan luka pada denyut nadi kehidupan warga perbatasan:

• Fasilitas umum: Pos kamling yang menjadi titik kumpul warga untuk ronda malam kini hanya tersisa fondasi pecah.
• Infrastruktur listrik: Tiang-tiang listrik tumbang, mengancam akses penerangan dan aktivitas ekonomi warga.
• Papan penunjuk desa: Terbelah dua, simbol terbelahnya identitas dan kepastian administratif yang sangat dibutuhkan.

Warga setempat mengaku lelah dengan situasi ini. Mereka ingin kembali hidup rukun, namun ketiadaan batas yang jelas membuat setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tanah yang retak. "Kami hanya ingin kepastian, apakah tanah ini milik kami atau bukan? Jangan sampai kami terus hidup dalam bayang-bayang konflik," ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Harapan di Tengah Reruntuhan: Kepastian Administrasi untuk Perdamaian

DPRK Abdya mendesak Camat Jeumpa dan Susoh untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna melakukan pengukuran ulang serta penetapan batas wilayah yang jelas secara hukum. Imbauan ini bukanlah sekadar seremonial, melainkan jeritan dari tanah perbatasan yang haus akan kepastian. Kepastian yang bukan hanya soal garis di peta, tetapi tentang akses pelayanan publik, pembangunan, dan akhirnya, perdamaian di antara saudara sebangsa yang tinggal di ujung teritori negeri. Melalui musyawarah dan jalur hukum, mereka berharap konflik ini dapat diselesaikan tanpa ada lagi korban dari kalangan warga biasa.

Di balik puing dan debu, ada semangat yang tak padam. Warga perbatasan Abdya masih percaya bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga. Konflik tapal batas ini mengingatkan kita bahwa garis-garis administrasi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan denyut nadi kehidupan ribuan jiwa. Saat matahari terus naik di ufuk timur, doa dari garis abu-abu ini terangkat: semoga pemerintah segera hadir, tidak hanya dengan janji, tetapi dengan tindakan nyata yang memberikan kepastian, keadilan, dan kedamaian bagi saudara-saudara kita di perbatasan Abdya. Karena sesungguhnya, setiap jengkal tanah Indonesia adalah harga mati yang harus diperjuangkan dengan kepala dingin dan hati yang hangat.