Mentari pagi baru saja merangkak naik di balik bukit-bukit perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, saat para petani nanas di Desa Sahan mulai berdatangan. Mereka menyusun buah-buah nanas bernas di atas terpal di pinggir Jalan Lintas Batas — jalan utama yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia. Namun, bukan senyum bahagia yang terpancar di raut wajah mereka, melainkan kecewa yang mengendap. Sebagian dari mereka hanya diam, menatap lalu lalang truk-truk bermuatan nanas menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Di samping mereka, tumpukan nanas segar yang seharusnya menjadi kebanggaan panen justru dibiarkan begitu saja karena tak laku di pasar lokal. Udara pagi yang segar berpadu dengan aroma asam nanas busuk yang mulai tercium — sebuah ironi di garis depan negeri yang kaya akan sumber daya alam.

Potret Pahit di Ujung Negeri: Petani Nanas Entikong Terjepit Harga

Joni (52), salah seorang petani, menunjuk ke arah truk-truk yang melaju menuju Serikin, Malaysia. Dengan suara parau ia berkata, 'Mereka beli dari tengkulak dan jual lagi di Serikin tiga kali lipat. Kami, yang tanam dan rawat dengan jerih payah, cuma dapat sisa.' Harga nanas di tingkat petani saat ini hanya berkisar Rp 1.500 per kilogram — jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per kilogram. Akibatnya, petani di perbatasan harus menanggung kerugian setiap kali panen. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa infrastruktur pendukung pertanian di Entikong masih minim.

• Harga nanas di tingkat petani: Rp 1.500/kg, sementara di Malaysia bisa mencapai Rp 4.500–5.000/kg.
• Produksi per hektar: Rata-rata 8–10 ton, namun banyak buah terpaksa dibiarkan membusuk karena ongkos angkut lebih besar dari harga jual.
• Infrastruktur: Jalan usaha tani sebagian besar masih tanah, rusak saat musim hujan, menyulitkan distribusi.
• Pasar ekspor: Malaysia menjadi tujuan utama, namun petani tidak bisa menjual langsung — harus melalui tengkulak yang menguasai akses.

Birokrasi Berbelit, Harapan Ekspor Langsung Mandek

Koperasi perbatasan setempat telah berulang kali mengajukan izin ekspor langsung ke Malaysia kepada pemerintah pusat. Namun, proses birokrasi yang berbelit dan belum adanya kepastian hukum membuat harapan itu terus tertunda. 'Kami hanya ingin harga nanas layak. Kalau bisa ekspor langsung, petani bisa hidup lebih baik. Tapi izinnya susah,' ujar seorang pengurus koperasi yang enggan disebut namanya. Suara dari garis depan ini menjadi getirnya nasib petani di Entikong — mereka setiap hari menyaksikan sendiri perbedaan harga yang mencolok di seberang perbatasan. Mereka ingin menjadi tuan tanah di negeri sendiri, bukan sekadar pemasok murah bagi tengkulak.

Kisah petani nanas Entikong adalah cermin pahit dari realitas di banyak titik perbatasan Indonesia. Di ujung negeri yang seharusnya menjadi garda terdepan kedaulatan pangan, para petani justru terpinggirkan oleh rantai distribusi yang timpang. Mereka butuh perhatian pemerintah pusat — bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata agar harga jual nanas layak, birokrasi ekspor dipermudah, dan infrastruktur pertanian dibenahi. Ketika mentari semakin tinggi di atas PLBN Entikong, para petani itu masih setia di pinggir jalan. Mereka menanti kepastian, menanti keadilan harga, dan menanti agar suara mereka dari garis depan tidak lagi menjadi gema yang terabaikan. Bangsa ini berutang pada mereka yang setia menjaga tanah air, namun masih berjuang untuk sekadar hidup layak dari hasil keringat sendiri.