Matahari di Nunukan Selatan belum genap naik saat gemuruh suara warga mulai memecah kesunyian Desa Binusan, Kalimantan Utara. Minggu (30/8) pagi, ratusan petani sawit berjalan pelan menuju halaman kantor kecamatan. Langkah mereka berat, bukan karena jauh, melainkan karena beban yang menggantung di punggung: harga tandan buah segar (TBS) yang jatuh jauh di bawah biaya produksi. Di depan kantor kecamatan, selembar spanduk diusung ke udara dengan tulisan menohok—"Harga TBS Jangan Dibanting". Atmosfer garis depan terasa pekat; jarak ke perbatasan Malaysia hanya sepuluh kilometer, dan dari sini, cerobong pabrik pengolahan sawit di seberang sana tampak samar-samar mengepul.

Potret Petani di Ujung Ceruk Negeri

Samsul (50), seorang petani yang sehari-hari menggarap kebun sawit di Nunukan, berdiri di antara kerumunan dengan tangan menggenggam buah sawit yang baru dipetik. Telapak tangannya kasar, kuku-kukunya masih menyisakan getah hitam khas sawit. Ia tunjukkan buah itu pada siapa pun yang mau mendengar, sementara suaranya bergetar: "Kami jual Rp 1.200 per kilogram, padahal biaya produksi Rp 1.500. Rugi terus. Pabrik di Malaysia seberang sana justru berani membeli lebih tinggi." Ia menunjuk ke arah timur, ke garis batas yang hanya terhampar sepuluh kilometer dari kebunnya. Tidak jauh dari lokasi aksi, truk-truk bermuatan TBS melintas lambat di jalan desa yang sebagian aspalnya sudah retak. Setiap muatan mengangkut hasil jerih payah ribuan pohon yang tumbuh di tanah perbatasan—tanah yang selalu menghadapi tarikan ekonomi dari dua negara.

Suasana menjadi semakin haru ketika satu per satu petani lain ikut angkat bicara. Mereka menyebut bahwa sebagian warga mulai menyerah dan memilih jalur pintas: menjual TBS secara ilegal ke Malaysia. Meski berisiko ditangkap, imbalan yang lebih tinggi membuat banyak petani nekat. "Kami tidak ingin menjadi pengkhianat negara, kami cinta Indonesia. Tapi perut harus diisi. Pemerintah harus hadir di sini," kata Samsul dengan mata berkaca-kaca. Ratusan wajah di sekitarnya mengangguk pelan. Di garis depan, rasa nasionalisme tak pernah padam, tetapi juga tak bisa dilepaskan dari jeritan ekonomi yang nyata.

Derap Kehidupan di Perbatasan yang Terlupakan

Untuk memahami masalah ini, kita perlu melihat fakta di lapangan yang kami rangkum dari kesaksian warga dan pengamatan langsung:

• Selisih harga yang tajam: Harga TBS di Nunukan berkisar Rp 1.200 per kg, sementara di Malaysia bisa mencapai Rp 1.800 hingga Rp 2.000 per kg—perbedaan yang menggoda bagi petani kecil.
• Biaya produksi yang tak sebanding: Petani mengeluarkan ongkos Rp 1.500 per kg untuk pupuk, tenaga panen, dan transportasi. Artinya, setiap kilogram yang dijual membuat mereka semakin terpuruk.
• Jarak yang begitu dekat: Lokasi kebun di Desa Binusan hanya sekitar 10 kilometer dari perbatasan, sehingga jalur penyelundupan TBS menjadi sangat mudah diakses dan sulit diawasi.
• Infrastruktur pendukung minim: Jalan desa yang rusak dan belum adanya koperasi atau unit pengolahan skala lokal membuat petani tidak punya pilihan selain menerima harga rendah atau menjual ke luar negeri secara ilegal.

Di tengah aksi, sejumlah perwakilan petani mencoba menyampaikan aspirasi mereka kepada perangkat kecamatan. Namun, bayang-bayang kesenjangan masih terasa. Nunukan—kabupaten yang berada di ujung utara Kalimantan—memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang negara, tetapi para petani sawitnya justru hidup dalam ketidakpastian. Mereka adalah garda terdepan yang menjaga tanah air dari ancaman krisis pangan dan ekonomi, namun sebagian besar belum merasakan kehadiran negara secara nyata. Ada ironi yang menyayat: di atas tanah yang subur dan berbatasan langsung dengan negeri jiran, warga justru harus menengadahkan tangan untuk harga buah yang mereka tanam sendiri.

Menjelang siang, para petani mulai membubarkan diri. Tapi luka itu masih menggantung jelas di wajah mereka. Dari halaman kecamatan Binusan, terlihat hamparan sawit membentang hingga ke cakrawala, dan di kejauhan, bendera Malaysia berkibar tenang di seberang sungai. Namun semangat para petani Nunukan tak surut. Mereka ingin membuktikan bahwa rakyat Indonesia di perbatasan tetap setia, asalkan pemerintah mau mendengar, hadir, dan memberikan keadilan ekonomi. Inilah suara dari ujung negeri—bukan sekadar jeritan harga, melainkan panggilan agar negara tak pernah melupakan mereka yang menjaga tanah air dengan peluh dan harapan.