Malam telah turun di Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Di bawah langit gelap yang hanya diselingi kerlip bintang, rumah-rumah panggung kayu diterangi lampu minyak temaram. Suara generator desa menderu selama empat jam, lalu senyap meninggalkan dermaga kecil yang menghadap langsung ke garis perbatasan dengan Papua Nugini. Kepala Kampung Yulianus berdiri di tepi dermaga, matanya menerawang ke arah Vanimo yang berpendar terang. "Kami hanya sepelemparan batu dari perbatasan, tapi listrik di sini hanya setengah hari," ujarnya lirih, terbawa angin malam dari Teluk Humboldt.

Potret Gelap di Ujung Negeri: Empat Jam Listrik Sehari

Di Kampung Skouw Sae, malam bukanlah waktu yang ramah bagi anak-anak yang ingin belajar. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah di bawah cahaya lampu minyak yang menguning dan berkedip. Lemari pendingin vaksin di puskesmas setempat kerap mati, mengancam stok imunisasi balita. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang pernah dipasang pemerintah kini hanya menjadi puing di belakang kampung — rusak akibat hujan deras dan angin kencang yang rutin menerjang kawasan pesisir. Kondisi infrastruktur energi di kampung berpenduduk sekitar 300 jiwa ini masih jauh dari kata layak:

• Listrik hanya menyala empat jam per hari, dari pukul 18.00 hingga 22.00, melalui generator desa berbahan bakar solar.
• PLTS terpasang sering rusak total dan tidak pernah mendapat perawatan rutin dari pemerintah.
• Biaya solar per bulan mencapai Rp5 juta, ditanggung swadaya warga dari iuran harian yang memberatkan.
• Akses jaringan PLN sama sekali tidak tersedia karena letak geografis yang terisolasi di ujung teritorial Indonesia.

Aspirasi dari Balai Kampung: Hak Dasar yang Tertunda

Senin pagi, balai kampung berubah menjadi ruang aspirasi. Puluhan warga duduk bersila di lantai papan, seorang sekretaris kampung mencatat setiap poin keluhan dalam buku tulis usang. Maria, seorang ibu muda, angkat bicara dengan suara lirih namun tegas. "Kami tidak minta mewah, hanya listrik yang cukup untuk lemari pendingin vaksin dan penerangan anak sekolah," katanya sambil menggenggam nota aspirasi yang akan dikirim ke DPRD Provinsi Papua. Yulianus menambahkan, "Listrik adalah hak dasar. Kami bagian dari Indonesia, tapi sering dilupakan di perbatasan. Saudara kami di Vanimo, PNG, listriknya 24 jam dengan tarif lebih murah. Ini ironi bagi kami yang berada di garis depan NKRI."

Kampung Skouw Sae adalah halaman depan Indonesia di Papua. Dari sini, batas negara terlihat jelas — hanya dipisahkan garis pantai dan hutan bakau. Namun kesenjangan energi begitu mencolok. Di sisi Indonesia, generator menderu terbatas lalu padam; di sisi PNG, lampu terus menyala menerangi aktivitas warga. Meski hidup dalam temaram, warga tetap setia mengibarkan Bendera Merah Putih di halaman rumah mereka. Mereka tidak ingin memperpanjang daftar keluhan — mereka ingin pemerintah hadir dengan pasokan listrik 24 jam, baik melalui jaringan darat maupun PLTS hybrid yang tahan cuaca ekstrem. Suara dari balai kampung inilah yang menjadi cermin keseriusan negara dalam mewujudkan keadilan energi di tanah Papua.

Ketika malam kembali turun di Skouw Sae, suara generator akan kembali menderu — namun hanya untuk empat jam. Ironi ini seharusnya menjadi tamparan bagi kita semua. Sudah saatnya energi tidak lagi menjadi barang mewah bagi warga di garis depan bangsa. Negara hadir bukan hanya dalam bentuk bendera dan peta, tetapi juga dalam terang yang menyala 24 jam bagi saudara-saudara kita yang menjaga perbatasan agar Indonesia tetap utuh. Dari Skouw, kita belajar bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya terasa jika hak paling dasar seperti listrik masih tertunda. Kini, giliran pemerintah untuk mendengar dan menjawab harapan mereka yang setia menunggu di ujung negeri.