Di bawah pohon beringin besar yang menjulang di Kampung Yapsi, Kabupaten Jayawijaya, puluhan warga duduk melingkar di atas tikar plastik. Laki-laki bertopi kusam dan perempuan bersulam noken duduk bercampur, wajah mereka serius mendengarkan seorang pemuda berdiri di tengah membacakan aspirasi. Debu mengepul dari tanah kering ketika angin bertiup, dan dari kejauhan terlihat puncak gunung berselimut kabut. Sebuah sepeda motor butut melintas di jalan setapak yang hanya selebar satu meter, mengangkut dua karung sayuran. Tak ada aspal, tak ada jembatan beton, hanya tanah merah yang setiap musim hujan berubah jadi lumpur licin. Inilah potret sehari-hari di perbatasan Papua, di mana jalan trans-papua masih menjadi mimpi yang belum terwujud.

Aspirasi di Bawah Bayang-Bayang Gunung

Dengan suara lantang namun sedikit bergetar, pemuda itu menyampaikan isi hati warga. 'Kami butuh jalan yang bisa dilalui mobil, bukan hanya setapak bebatuan. Kalau ada yang sakit, kami harus gotong tiga hari untuk sampai ke puskesmas,' teriaknya disambut anggukan riuh dari puluhan pasang mata. Di kampung yang terletak di lereng Pegunungan Jayawijaya ini, akses transportasi masih sangat terbatas. Setiap warga yang membutuhkan pertolongan medis harus melewati medan berat, dengan risiko terjatuh atau terlambat ditolong. Tak heran, infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang terus disuarakan dalam setiap musyawarah desa.

• Jalan utama hanya berupa setapak selebar 1 meter, tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
• Saat musim hujan, tanah merah berubah menjadi lumpur licin yang sangat membahayakan pejalan kaki.
• Tidak ada jembatan beton permanen; sungai-sungai kecil harus diseberangi dengan meraba batu atau kayu gelondongan.
• Angkutan barang dan hasil bumi hanya mengandalkan sepeda motor butut yang kerap mogok di tengah perjalanan.

Harapan dari Tanah Merah Perbatasan

Masyarakat Kampung Yapsi tidak hanya memimpikan jalan yang mulus, tetapi juga konektivitas yang bisa membuka isolasi ekonomi dan sosial. Mereka berharap pemerintah pusat menambah alokasi anggaran untuk pembangunan jalan trans-papua di wilayah perbatasan yang masih terisolasi. 'Kami tidak ingin terus-terusan jadi penonton pembangunan di kota. Kami juga bagian dari Indonesia,' ujar seorang ibu sambil menggendong anaknya, dengan noken di punggung. Suara ini mewakili ribuan warga di kampung-kampung lain di perbatasan Papua yang merindukan kehadiran negara dalam bentuk aspal dan jembatan.

Ketika senja mulai turun dan kabut tipis menyelimuti lembah, pertemuan itu bubar. Namun aspirasi yang disuarakan tetap menggema di antara pepohonan dan gunung-gunung. Warga perbatasan Papua tidak hanya butuh jalan, mereka butuh bukti bahwa tanah yang mereka pijak adalah bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap kilometer jalan yang terbangun bukan hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga menegaskan bahwa tidak ada lagi warga negara yang terpinggirkan di ujung negeri. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di perbatasan bukan sekadar proyek, melainkan janji yang harus ditepati.